PANCAJAYA – Guna
meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku program nasional pemberdayaan masyarakat
(PNPM), fasilitator Kabupaten (Faskab)
bersama Pemkab Mesuji memberikan pelatihan kepada seluruh pengurus unit
pengelola kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi se-Mesuji.
Faskab PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi Yohanes TB.
Menuturkan bahwa konsentrasi PNPM sejatinya adalah membangun pola piker (mindset) dan
kapasitas pemahaman masyarakat tentang pola pembangunan bersifat partisipatif. “Artinya,
pola pembangunan yang dilaksanakan
hendaknya bertitik berat pada makna pemberdayaan itu sendiri. Sehingga,
semangat gotongroyong di kalangan masyarakat dapat kembali terbangun,”
jelasnya.
Ditambahkannya, semangat gotongroyong selama ini diketahui sebagai
ciri khas masyarakat dan bangsa ini. Kendati demikian, ia
mengakui rasa gotongroyong itu mulai tergerus dan nyaris
hilang saat ini. “Melalui pelatihan ini, kita berharap semua pelaku PNPM dapat
terus bergerak secara sinergi dalam mengawal dan mengkampanyekan kepada
masyarakat.
Intinya, pola pembangunan yang kita harapkan adalah
betul-betul dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat,” tegasnya. Hal
ini, terus Yohanes, dapat dilihat dari bagaimana proes dan alur terdanainya
sebuah usulan dari masyarakat yang selalu menitikberatkan pada sistem
musyawarah kampung. “Dalam program ini, usulan yang diprioritaskan sudah diputuskan
dalam musyawarah dusun. Kemudian dievaluasi dalam musyawarah kampung sebagai
usulan prioritas. Disisi lain, satu usulan
khusus perempuan. Selanjutnya, semua usulan itu dirangking
secara musyawarah dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan.
Dari situlah, apakah kegiatan tersebut akan terdanai atau tidak,” urainya.
Dia juga mengemukakan bahwa dengan pola negosiasi anggaran atau
lebih dikenal dengan istilah “wani piro” sering terjadi pada
saat penentuan alokasi sarana dan prasarana suatu kampong. “Namun,
hal itu dengan sendirinya dapat diminimalisir. Ini karena
kampung-kampung yang akan didanai itu sudah diputuskan dalam
musrenbang di tingkat kecamatan,” terangnya.
Karena itu, masih kata Yohanes, pelatihan ini menjadi
penting karena para pelaku yang sedang dilatih ini adalah kader-kader yang juga harus memastikan bahwa tahapan- tahapan
tersebut benar-benar dapat terlaksana dengan baik. “Ini sesuai petunjuk teknik
operasioanal (PTO) PNPM yang menjadi acuan program secara nasional,” tukasnya.
Sementara, Penanggungjawab Operasional Kabupaten Mesuji
Budiman Jaya mengatakan, pelatihan tersebut sangat penting dilakukan sebagai
upaya mensinergikan komunikasi antar pelaku PNPM di tingkat kecamatan. “Tujuannya
supaya proses pengelolaan program dapat terus berjalan secara baik dari waktu
ke waktu,” katanya.
Karena itu, lanjut Budiman, pelatihan ini diharapkan semakin
meneguhkan niat para pengurus UPK se-Mesuji dalam mengawal
Pembangunan Kabupaten Mesuji. “Pada prinsipnya, pembangunan ini
adalah tanggung jawab kita semua,” imbuhnya.
Puryanto, Ketua UPK Rawajitu Utara mengungkapkan bahwa pentingnya
pelatihan tersebut. “Dalam pelatihan ini, kami bisa
saling mengisi tentang berbagai pengalaman yang terjadi di
tingkat kecamatan. Ada ruang untuk itu. Dan semuanya lansung difasilitasi oleh
pihak yang tepat,” tuturnya.
Diketahui, PNPM Mandiri Perdesaan-Integrasi merupakan
program prorakyat yang sudah dijalankan di Mesuji. Dari sisi regulasi, kegiatan
ini sudah tergarap secara serius oleh eksekutif maupun legislatif. Hal itu dapat
dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) No.9 Tahun 2011 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SP3D). (red)
Posting Komentar